Pelapor Khusus PBB Peringatkan Risiko Indonesia Gabung BoP Bentukan AS
By Admin
Francesca Albanese | Dok. Ist
nusakini.com, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang partisipasinya di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Himbauan ini disampaikan melalui wawancara dengan Reuters yang dipublikasikan pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Albanese menilai badan tersebut berpotensi menormalisasi mekanisme yang tidak semestinya karena dibentuk secara sepihak oleh Amerika Serikat dan Israel. "Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucapnya.
Ia juga menyoroti ketiadaan perwakilan Palestina dalam penentuan arah masa depan mereka sendiri di dalam dewan tersebut. Menurut Albanese, Israel secara hukum internasional semestinya tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam penentuan nasib wilayah Palestina.
Di sisi lain, seorang pejabat BoP membantah keras tudingan bahwa suara rakyat Palestina dikesampingkan dalam proses pemulihan Gaza. "Kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi inti dari proses ini," tutur pejabat tersebut terkait keterlibatan komite profesional lokal.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pada Kamis, 22 Oktober 2026, memastikan seluruh diskusi mengenai dewan tersebut saat ini masih ditangguhkan. Penundaan agenda tersebut diduga terjadi menyusul eskalasi konflik antara aliansi Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A, menegaskan bahwa langkah Indonesia di badan tersebut murni bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. "Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 8.000 personel Pasukan Stabilisasi Internasional untuk bertugas di bawah naungan dewan tersebut tanpa keterlibatan operasi tempur. Namun, beliau berkomitmen kuat untuk menarik mundur seluruh pasukan jika keterlibatan Indonesia tidak membawa dampak positif bagi rakyat Palestina.
Keputusan pemerintah ini sebelumnya juga memicu kritik dari Amnesty International Indonesia dan sejumlah organisasi Islam domestik. Mereka khawatir posisi diplomasi Indonesia justru akan dipertaruhkan ketika harus duduk bersama dengan pihak Israel di dewan tersebut.
Albanese kemudian merekomendasikan agar Indonesia lebih memilih jalur penegakan hukum internasional di Mahkamah Pidana Internasional. Langkah hukum ini dinilai lebih sejalan dengan manuver negara-negara seperti Afrika Selatan dan Malaysia di Den Haag. (*)